Papua, Dharapos.com
Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili Badan Perencanaan Provinsi Papua mengkritisi rencana Pemerintah membangun tol laut yang hanya sampai ke Sorong, Provinsi Papua Barat.
Hal tersebut mencuat pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Regional dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang disingkat RPJMN 2015-2019 yang berlangsung di Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekan lalu.
Kepala Bappeda Provinsi Papua mengharapkan dengan adanya tol laut ini dapat menyelesaikan masalah, karena untuk sampai distribusi barang dan jasa agar dapat terlaksana dengan baik sampai ke wilayah pedalaman Papua yang masih membutuhkan energi dan sarana.
“Kita usulkan, kalau bisa dari utara seperti Jayapura harus ada sampai di Mimika. Sementara untuk wilayah Pegunungan harus ada satu di Kabupaten Merauke, sehingga tidak hanya sampai di Sorong,” kata Dr. Musa’ad kepada wartawan di Jayapura.
Selain itu, kata Musa’ad bagaimana infrastruktur dan pembangunannya di Papua juga sampai konsep untuk membangun sesuai visi misi Jokowi – JK, Mawah cita yakni membangun dari pinggiran, membangun dari desa atau membangun dari daerah-daerah terbelakang.
“Karena itu, Papua harus menjadi prioritas, karena semua indikator-indikator ada di Papua,” tegasnya.
Patut disyukuri pada akhir Musrenbang, beberapa pokok pikiran telah disampaikan oleh Pemprov Papua melalui Bappeda termasuk bagaimana mengaktifkan kembali bandara Udara Frans Kaisepo di Kabupaten Biak.
Pada akhir Musrembang ternyata Presiden berkesempatan melakukan dialog dengan peserta dengan melakukan teleconfrence. Beberapa hal yang disampaikan Presiden, mendapat tanggapan atau menyetujui dukungan pada beberapa hal.
“Pertama, tahun 2015 kita sudah harus melakukan aktifisasi bandara udara Biak. Pemerintah sudah merevitalisasi bandara Biak, yang sudah diperintahkan kepada Perhubungan dan pihak Angkasapura untuk segera melakukan perbaikan bandara Frans Kaisepo di Biak sebagai bandara internasional,”ungkapnya.
Kedua presiden meminta untuk harus memikirkan pembangunan industri di Papua, sehingga ada percepatan pembangunan di Provinsi ini.
Ketiga, presiden juga menyambut baik bagaimana akses tol laut dan transportasi air untuk dikaji.
Tetapi juga untuk pembangunan kereta api. Presiden Jokowi meminta untuk dilakukan pengkajian untuk tahun depan sudah harus dimulai penyusunan perencanaan, sehingga harus segera dilakukan untuk menekan kemahalan dan memperlancar arus barang dan jasa ke wilayah pegunungan yang sulit.
“Dalam forum itu, mendapat respon yang baik dari Presiden dan sesudah itu Bappenas juga telah menghubungi kami untuk segera membahas lebih lanjut. Termasuk kami meminta agar Papua segera dibangun industri. Tidak hanya perkebunan dan energi. Seperti keinginan kita membangun smelter serta pembangunan perikanan mendapat respon baik dari Presiden pasca dialog,”akunya.
Menurut Musa’ad menyusul respon baik dari Presiden Joko Widodo, pihak Bappenas juga telah menemui Bappeda Papua guna mempersiapkan langkah-langlah lebih lanjut.
“Itu akan dilihat pada tanggal 18 Desember atau Musrenbangnas, dalam rangka penyusunan RPJMN tahun 2015-2019. Artinya kalau sudah masuk dalam RPJMN, maka tahun berikutnya Bappenas juga sudah menyampaikan kepada kami untuk dilakukan pembahasan khusus antara Papua dengan beberpa lembaga menteri dan lembaga terkait,”jelasnya.
Sebab pernyataan yang disampaikan Presiden adalah sebagai perintah, sehingga pada awal tahun depan Pemprov Papua akan melakukan pembahasan dengan Kementerian dan lembaga supaya masuk juga dalam Renstra Kementerian dan lembaga, soal apa yang menjadi prioritas di Papua.
“Tetapi intinya kita memberi apresiasi dengan modal regional. Dengan model regional lebih baik, jadi ada keleluasaan untuk melakukan pembahasan dengan baik,’’tandasnya.
(Piet)