 |
| Petrus Fatlolon Sedang Memanen Wortel Di Kebun Miliknya Yang Beralamat Di Desa Ilngei. (Foto moment). |
Saumlaki, Dharapos.com – Bupati Kepulauan Tanimbar periode 2017-2022, Petrus Fatlolon akhirnya angkat bicara soal penyampaian hasil analisis APBD Kepulauan Tanimbar tahun 2022 yang di beberkan oleh Penjabat Bupati Daniel Eduard Indey pada Kamis, 18 Agustus 2022.
Menurutnya, tidak ada yang salah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah sebelum dirinya mengakhiri masa jabatan kepemimpinan di periode itu.
Proses penyusunan anggaran hingga pengesahan oleh DPRD setempat telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinannya bekerja sesuai aturan.
Selanjutnya, APBD Tanimbar di audit oleh lembaga negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta di evaluasi oleh pemerintahan provinsi Maluku secara resmi yang di hadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepulauan Tanimbar.
“Sehingga jika ada dugaan bahwa ada APBD ganda atau lembaran-lembaran lain selama saya menjabat itu tidak benar dan ini seribu persen fitnah. Sebab kalau main terus di medsos, ini ada dampak hukum loh. Saya bisa minta pertanggungjawaban hukum dari siapa saja yang sengaja memfitnah dan menyampaikan hal-hal yang tidak benar” tegas Fatlolon.
Soal defisit anggaran, Fatlolon menyebutkan bahwa hal ini juga di alami oleh pemerintah daerah lain, termasuk pemerintah pusat.
Baginya, yang terpenting saat ini adalah jika ada uang negara yang tidak di gunakan sesuai dengan mekanisme maka perlu di persoalkan.
Sementara soal utang, Fatlolon katakan, semua daerah termasuk negara juga berutang, namun utang itu diproses sesuai mekanisme atau tidak.
Fatlolon memastikan bahwa selama dia menjabat di periode pertama itu, tidak ada utang yang di lakukan secara tidak prosedural. Selain itu, selama dirinya memimpin kabupaten bertajuk “Negeri Duan Lolat” ini, belum pernah dirinya melakukan peminjaman bank seperti yang santer di beritakan oleh sejumlah pihak.
“Soal pinjam bank, memang di anggarkan dalam APBD, namun tidak pernah di lakukan peminjaman di bank. Yang terjadi justru sebaliknya, kita melakukan rasionalisasi anggaran untuk kebutuhan daerah. Untuk itu, saya meminta para pihak yang suka berkomentar agar membaca APBD jangan sepotong-sepotong,” ucap mantan pimpinan DPRD Sorong, Papua Barat ini.
Dukung Upaya Penegakan Hukum
Ditanya soal adanya upaya serta keinginan sejumlah pihak untuk menyerahkan hasil analisis APBD Kepulauan Tanimbar tahun ini ke aparat penegak hukum untuk di proses, Fatlolon dengan spontan menyatakan dukungannya.
“Saya dukung itu seribu persen jika di rekomendasikan ke aparat penegak hukum. Saya mendukung Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar, Pemerintah Provinsi Maluku dan semua aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum,” katanya.
Kendati demikian, Fatlolon menyarankan para pihak yang hendak mempersoalkan hal ini untuk menyertakan bukti data dan fakta, serta tidak sekedar mengumbar berita bohong dan fitnah.
“Tidak boleh fitnah karena selama lima tahun menjabat, tak ada satu pun lembaran APBD lain yang ditetapkan selain yang ditetapkan bersama DPRD. Jika ada oknum yang sengaja punya lembar APBD lain, saya minta mereka jujur menyebutkan siapa oknum itu dan lembaran yang dimaksud itu mana, apakah lembaran palsu itu dipakai atau tidak. Itu harus dibuktikan” tegasnya.
Fatlolon yang telah siap untuk kembali maju dalam bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 itu tersenyum lebar saat di tanya soal adakah gerbong tertentu yang masih berupaya menghalanginya.
“Jika hari ini ada orang punya agenda politik untuk menjatuhkan elektabilitas dan popularitas saya, itu pertanda bahwa orang itu sudah tahu bahwa nanti kami yang menang di 2024,” katanya dengan tawa.
Pewarta : Novie Kotngoran
