Perhatian pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di sejumlah daerah terpencil saat ini menjadi prioritas mulai dari peningkatan kompetensi guru hingga pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang layak bagi para siswa.
 |
| Ilustrasi Anggaran Pendidikan |
Sejatinya, kesungguhan pemerintah itu hendaknya dirasakan oleh masyarakat namun terkadang sejumlah bantuan tersebut ibarat air yang tersumbat di mulut kran.
Tidak heran jika praktek Hambalang yang kini menjadi bulan – bulanan KPK oleh para petinggi pendidikan nasional seakan menjadi pelajaran berharga bagi warga pendidik di republik ini.
Sebut saja Kepala SMA negeri 1 Kecamatan Nirunmas Drs. J. Refilely yang dilaporkan warganya akibat menghabiskan sejumlah dana bantuan bagi sekolah untuk kepentingan yang tidak jelas.
Kepada Dhara Pos di Saumlaki, Kamis (12/12) pemerhati pendidikan asal kecamatan Nirunmas Hendrik Batlayeri mengatakan Kepala SMA Negeri 1 Kecamatan Nirunmas Drs. J. Refilely telah menyabet sejumlah dana bantuan pemerintah bagi sekolah ke kantong pribadi dan mengakibatkan kondisi sekolah sangat memprihatinkan.
Bahkan dilaporkan, hingga saat ini para siswa di SMA tersebut masih menggunakan kursi yang dibawa dari rumah masing-masing saat hendak mau bersekolah pada SMA tersebut padahal ada dana bantuan mobiler sekolah untuk pengadaan kursi dan meja belajar siswa yang baru diketahui
belakangan ini.
‘’Kita sudah dapat informasi dari Dinas Pendidikan MTB bahwa sudah ada pencairan dana bantuan untuk mobiler sekolah namun ketika orang tua murid tanyakan kepala sekolah, dia bilang sudah habis terpakai. Nah kita mau pertanyakan bahwa dana itu dipakai untuk apa oleh karena tidak ada bukti fisik pekerjaaan ataupun pengadaan barang di sekolah. Para siswa setiap saat pergi maupun pulang sekolah masih bawa kursinya masing-masing dari rumah,’’ ujarnya.
Selain itu, Batlayeri juga menuturkan jika pencairan Dana Bos senilai Rp.50.000.000,- untuk SMA tersebut tahun 2013 saat ini tidak jelas peruntukannya. Diduga Kepala sekolah telah mencairkan sejumlah dana tersebut untuk kepentingan pribadi oleh karena kondisi fisik sekolah hingga saat ini sangat memprihatinkan. SMA yang memiliki 3 ruangan belajar tersebut tidak dilengkapi dengan jamban sekolah.
‘’Yang lagi dipersoalkan orang tua murid saat ini adalah dana pengadaan seragam sekolah dari sumber anggara Bantuan Operasional Sekolah itu masih dibebankan untuk masing-masing siswa senilai Rp. 150.000,-. Sebetulnya orang tua murid juga bingung,’’ tuturnya.
Meski sejumlah dana bantuan tersebut tak jelas dikemanakan namu kepala sekolah seakan tidak merasa bersalah apalagi saat ini sudah ada bantuan lain untuk pengadaan mobile sekolah yang bersumber dari dana PNPM Mandiri Pedesaan.
Batlayeri menambahkan, hingga saat ini orang tua siswa hanya bisa pasrah melihat kebijakan kepala sekolah yang sangat merugikan sembari mendesak aparat berwajib membidik temuan ini.
Orang tua siswa juga seakan kehilangan ruang komunikasi dengan kepala sekolah oleh karena semenjak sejumlah dana tersebut dicairkan, sang kepala sekolah tercatat hanya beberapa kali saja menghabiskan waktunya di sekolah sementara lebih banyak waktunya dihabiskan untuk menetap bersama keluarganya di kota Saumlaki yang jaraknya sangat jauh dari kecamatan Nirunmas.
Selain itu, Batlayeri mendesak Pemkab MTB untuk melakukan pergantian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala sekolah oleh karena terhitung sejak 22 tahun mengabdi sebagai kepala sekolah di kecamatan itu, yang bersangkutan dinilai tidak mampu melakukan terobosan untuk pembangunan sekolahmaupun peningkatan mutu pendidikan yang hingga kini masih dibawah standart. (mon)
