 |
| Dede Yusuf |
Papua, Dharapos.com
Ketua tim Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan pihaknya akan memanggil Pemprov Papua guna membahas apa yang paling spesifik dibutuhkan oleh Provinsi tertimur Indonesia ini, khususnya di bidang kesehatan.
Menurutnya secara spesifik, strategi di bidang kesehatan antara kebijakan pusat dan daerah berbeda, antara apa yang dilakukan Pemprov Papua dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
“Seperti contoh Kartu Papua Sehat (KPS). Nanti korelasinya dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), bagaimana dan juga korelasinya dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagaimana. Ini kan harus disinergiskan juga,” ungkapnya usai melakukan dengar pendapat bersama Pemprov Papua, Senin (8/12) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Dalam kunjungan ke Papua ini, Komisi IX tidak bisa bertemu dengan Gubernur.
“Misalnya hari ini kita tidak bisa bertemu dengan Gubernur. Mungkin nanti Gubernur datang ke Jakarta akan kami undang ke Komisi IX,” cetus Yusuf.
Sebab menurutnya, untuk Papua memang perlu support atau dukungan baik itu dalam bentuk anggaran dan juga yang bersifat kebijakan. Apalagi diakuinya sempat melihat nilai anggaran Dana Otsus sebesar Rp. 4,7 triliun dimana 20 persennya untuk bidang kesehatan.
“Sebetulnya untuk penduduk yang jumlahnya 3,5 juta sangatlah cukup. Namun keterbatasannya adalah infrastruktur dengan medannya cukup tinggi, sehingga biaya perjalanan itu besar,” akui Yusuf.
Persoalan lainnya, SDM yaitu tenaga kesehatan memang masih sangat terbatas sekali. Dalam artinya Puskesmasnya ada, akan tetapi dokternya tidak ada. Sehingga hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah.
“Jadi bukan saja masalah penambahan anggaran saja. Akan tetapi misalnya membuat beasiswa untuk dokter-dokter dari masyarakat dari desa tersebut, sehingga dia dikuliahkan menjadi dokter kemudian dikontrakkan menjadi dokter untuk tinggal di tempat tersebut. Sama halnya juga dengan tenaga perawat dan bidan,”terangnya.
Program ini, lanjut Yusuf, sudah dilakukan pada beberapa provinsi, karena hal ini bagian strategis dari pemerintah itu sendiri.
“Nah, kalau terkait dengan anggaran yang tadi saya perhatikan soal anggaran dari rumah sakit. Dari berbagai daerah kadang-kadang mengajukan anggaran yang cukup besar. Namun saya memperhatikan justru di Provinsi Papua anggaran pengembangan rumah sakit dan alat kesehatan memang masih agak kurang,”jelasnya.
Oleh karena itu tentunya harus ada dorongan, lobi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Pusat dan juga melalui komisi terkait. Karena pembahasan anggaran adanya di komisi.
“Oleh karena itu saya meminta betapa pentingnya, komunikasi antara Pemprov Papua dan anggota DPR RI yang ada di komisi terkait.
Karena saya melihat beberapa daerah banyak yang mengajukan anggaran kesehatan sampai ratusan milliar. Akan tetapi di Papua saya hanya sekitar Rp. 70 miliar. Artinya ada yang belum berimbang. Itulah yang dibutuhkan komunikasi,”jelasnya.
Pada kesempatan itu, mantan atlit taekwondo dan juga aktor laga tanah air itu mengatakan Gubernur dan Wagub serta Sekda membantu dengan menemui Komisi IX dalam konteks membangun komunikasi tersebut agar para wakil rakyat ini bisa melihat permasalahan di Papua seperti apa.
Rencananya, Selasa (9/12) Komisi IX DPR RI akan mengunjungi Kota Wamena-Kab. Jayawijaya untuk meninjau peningkatan RS Tipe B Regional Pegunungan Tengah–Bagian Timur–RSUD Wamena.
“Inilah nanti bahan–bahan ini yang akan kita bawa dalam rapat kerja kita dengan Kementerian terkait bersama presiden dan yang lainnya. Saya pikir itu sudah baik dan kita juga akan meninjau berbagai fasilitas termasuk juga Puskesmas akan kita tinjau,” pungkasnya.
(Piet)