Langgur, Dharapos.com – Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual resmi melakukan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 serta penandatanganan
Pakta Integritas yang berlangsung di aula setempat, Kamis (8/12/2022).
Turut pula diserahkan, Piagam Penghargaan Bagi Satker Berkinerja
Terbaik Tahun 2022.
DIPA diserahkan kepada tujuh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku
Tenggara.
Bupati M. Thaher Hanubun yang
hadir dalam sambutannya, sedikit menyoroti kantor KPPN saat ini terkait nama,
karena nomenklaturnya masih menggunakan nama lama.
“Seharusnya menggunakan nama
Langgur karena letaknya berada pada Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara yakni
Kota Langgur,” sorotnya.
Bupati kemudian menekankan, bahwa
pengelolaan keuangan negara harus bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan
perlu pengawasan yang ketat oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan
dan Polres.
“Dalam arti, jika air yang
mengalir dari Jakarta, singgah di provinsi dan sampai pada 11 kabupaten/kota di
Maluku harusnya bersih,” sambungnya.
Bupati juga meminta Kepala KPPN
Tual agar kedepannya, setiap kali menyelenggarakan penyerahan DIPA hendaknya
pada lokasi yang agak luas sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat banyak.
Hal itu dimaksudkan agar para kepala
ohoi atau camat perlu diundang guna mengetahui pengelolaan keuangan yang baik.
“Bahwa untuk memperoleh DIPA ini
tidaklah mudah, karena harus melalui berbagai tahapan dengan pembahasan yang
cukup panjang,” bebernya.
Bupati mencontohkan, belum lama
ini ada pertemuan seluruh kepala daerah di Tangerang membahas soal dana yang
tidak dianggarkan seperti PPPK yang sudah ditransfer ke daerah namun tambahannya
melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp18 Miliar. Sementara untuk
mengantisipasi hal tersebut, dibutuhkan dana sebesar Rp32 Miliar.
Bupati juga membeberkan, anggaran
infrastruktur untuk kabupaten/kota se-Maluku pada 2023 mendatang yang paling
besar nilainya adalah Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp231 Miliar.
Untuk wilayah Kecamatan Kei Besar
akan dikucurkan Rp92 Miliar pada awal tahun ini, namun perkerjaannya belum
berjalan sehingga dirinya meminta pihak terkait untuk melakukan pengawasan.
Sementara untuk jembatan Rp32 Miliar
sudah dilaksanakan, dan terhadap penggunaanya pun harus transparan.
Dia berharap pengelolaan keuangan
dapat berjalan dengan baik dan transparan serta perlu pengawasan pihak terkait.
Untuk diketahui, di momen yang
juga dilakukan penyerahan DIPA bagi
wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dan Pemerintah Kota Tual.
Penyerahan DIPA langsung dilakukan
oleh Bupati Malra didampingi Kepala KPPN Tual.
(dp-52)
