 |
| Lokasi pembangunan SKPT Saumlaki |
Saumlaki, Dharapos.com
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sesuai rencana akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur penunjang Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Saumlaki pada tahun 2020 mendatang.
Hal ini sejalan dengan target pembangunan fasilitas SKPT di Saumlaki oleh KKP.
“Tujuan SKPT adalah kita ingin membangun pusat pertumbuhan baru bisnis perikanan dan kemudian kita berharap ekonomi lokal tumbuh dan berkembang di situ. Kita berharap konsumsi ikan dinikmati oleh masyarakat lokal juga dan seterusnya bisa mengembangkan proyeksi ekspor baru,” terang Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM pada Kementrian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, saat acara tatap muka antara rombongan KKP dan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan para nelayan di lokasi PPI Ukurlaran Saumlaki, Selasa (27/3).
Dikatakan, pembangunan SKPT di Saumlaki saat ini sedang dilaksanakan, yakni target berupa pembangunan sejumlah fasilitas pendukung.
Diantaranya, tempat pelelangan ikan, beberapa rumah singgah nelayan, kios perbekalan melaut, pengisian bahan bakar, serta cold storage dan pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil, hingga jalan dan listrik.
“SKPT tersebut di dalamnya ada pelabuhan dan fasilitas lain dan diharapkan di tahun 2020 sudah rampung semua di MTB. Tahun ini proses pembangunan SKPT di MTB sudah mulai berjalan dan mudah-mudahan secepatnya rampung sesuai yang ditargetkan,” urainya.
Menurutnya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti telah menetapkan SKPT semenjak tahun 2015 dan terus didorong agar terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan di wilayah Indonesia, dimana hingga saat ini ada 16 inisiasi yang sudah dilakukan.
Di MTB, potensi budi daya perikanan itu belum dimanfaatkan secara maksimal yakni baru mencapai 10 persen.
Hal itu berarti ada ruang untuk dikembangkan menjadi kurang lebih 85.000 ton per tahun.
Sementara potensi perikanan tangkapnya ada lebih dari 100 persen yang bisa didorong peningkatannya.
Hal ini terlihat dari potensi perikanan tangkap di wilayah yang berbatasan lautnya dengan Negara Australia itu.
“Jika potensi perikanan tangkap kita bisa menjadi 10.000 ton dan perikanan budi daya mencapai 85.000 maka kita bisa mempekerjakan lebih kurang 10.000 lapangan pekerjaan. Ini proyeksi dari hasil SKPT yang dibangun itu,” tambahnya.
Dia menyebutkan pula bahwa ada banyak sekali program Pemerintah untuk pembangunan kawasan pesisir di Indonesia termasuk di Kabupaten MTB.
Yang termasuk dalam WPP 718, yakni MTB masuk kategori salah satu wilayah yang paling gemuk potensi perikanannya.
Zulficar mengakui bahwa meskipun wilayah MTB kaya akan SDAnya namun ada banyak masalah yang sedang menjadi fokus KKP yakni masalah SDM, perlunya penambahan bantuan, fasilitas infrastruktur dan prasarana yang harus dikembangkan dan sejumlah hal lainnya.
Hal tersebut ini tidaklah mudah dilakukan oleh KKP.
Sehingga dia berharap ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten MTB, termasuk dari Kementrian yang lain dan Komisi IV DPR RI.
“Kami tetap berkomitmen untuk mengawal pembangunan SKPT di MTB ini sebagai satu bagian dari SKPT yang akan terus dikembangkan hingga nanti rampung”tandasnya.
Di kesempatan itu, rombongan KKP dan Komisi IV DPR RI menyerahkan bantuan kapal perikanan beserta mesin kepada Koperasi Perikanan Awai Eras sebanyak 5 unit kapal ukuran 5 GT senilai Rp.273,6 juta dan satu kapal ukuran 10 GT senilai Rp. 572,5 juta.
Kemudian, Koperasi Serba Usaha Pelangi sebanyak 5 unit kapal ukuran 5 GT senilai Rp308,6 juta dan satu unit kapal ukuran 10 GT senilai Rp. 572,5 juta.
Selanjutnya, Koperasi Serba Usaha Rau Center sebanyak 1 unit kapal ukuran 10 GT senilai Rp. 572,5 juta) dan Koperasi Perikanan Udang Halus mendapatkan satu kapal ukuran 10 GT senilai Rp. 572,5 juta.
Turut pula diserahkan bantuan alat penangkapan ikan bagi Koperasi Perikanan Awai Eras, Koperasi Perikanan Kakap Merah, Koperasi Perikanan Yarleta Sejahtera dan Koperasi Serba Usaha Pelangi.
Juga bantuan coolbox, alat penangkap ikan, pemberian klaim asuransi nelayan , serta bantuan permodalan dari BRI kepada 5 orang nelayan.
(dp-18)
