Nico: Perhatian Pemkab Kepulauan Tanimbar Bagi Mahasiswa dan Pemuda Diluar Daerah Tidak Ada
 |
| Ketua Umum HIMAPEL, Nico Saulahirwan (kiri) dan Staf Ahli HIMAPEL, Pieters Tititloloby (Kanan) |
Ambon, MalukuPost.com – Staf Ahli Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku (HIMAPEL) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pieters Titerloloby, menolak memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, meski akan memulangkan para mahasiswanya secara bertahap dari Kota Ambon. Dia merasa resah dengan keadaan rekan mahasiswa lainnya itu, selama menunggu giliran pulang selanjutnya.
“Kami tidak butuh uang melainkan sentuhan. Kalau hanya alasan gedung dan tenaga medis, itu sangat tidak masuk akal. Jumlah gedung disana banyak termasuk tenaga medis. Kami secara tegas menolak berikan apresiasi kepada Pemda,” ujarnya di Ambon, Selasa (12/5).
Keresahannya ini, lanjut dia, berlanjut setelah belum ada bantuan pangan atau bahan pokok lainnya untuk penuhi kebutuhan selama di Ambon. Apalagi, akses darat/laut di daerah asal mereka, saat ini sedang dibatasi. Pengiriman uang dan bahan pangan pun mulai terhambat.
“Padahal anggaran Covid-19 untuk KKT kurang lebih Rp43 miliar. Mahasiswa tidak butuh uang, tapi yang terpenting sentuhan dan perhatian pemerintah KKT sudah cukup,” lanjut Pieters.
Ditempat yang sama, Ketua Umum Himapel- KKT Ambon Nico Saulahirwan mengatakan, data sementara jumlah mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Kota Ambon sekitar tujuh ratus orang. Mereka berkeinginan pulang kampung. Namun, dia mengaku, pemda hanya memperbolehkan pemulangan secara bertahap.
“Per tahap sebanyak 60 orang, karena disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas dan jumlah tenaga medis yang disiapkan untuk isolasi nanti. Setelah 14 hari, yang tersisa di Ambon kembali diberangkatkan tetapi dengan jumlah yang sudah ditentukan,” katanya.
Menurut Nico, 60 orang per tahap itu, justru akan menyita waktu lama bagi rekan-rekannya yang sedang menunggu giliran. Sementara, selama masa penantian itu, Pemkab Kepulauan Tanimbar tidak memberikan jaminan apapun kepada para mahasiswa termasuk jaminan kebutuhan hidup.
“Kalau hanya 60 orang untuk sekali pemulangan dengan alasan keterbatasan ruangan isolasi. Lalu dari sekitar 700 orang ini sampai kapan semuanya bisa tiba Kabupaten Kepulauan Tanimbar? Bagaiman kehidupan mereka di Ambon selama menunggu. Ini yang kami pertanyakan,” ujarnya.
Sejauh ini, kata dia, selain mahasiswa juga ada sejumlah pemuda yang masih menetap di Ambon. Pemuda ini sebelumnya mengikuti seleksi TNI.
“Kami sudah sampaikan keluhan ke Pemkot Ambon. Kami bersyukur pembagian sembako sudah dilakukan melalui fakultas tempat kami kuliah. Tapi sejauh ini perhatian dari Pemkab Kepulauan Tanimbar tidak ada sama-sekali,” kata Nico.
