 |
| Menteri menggendong seorang anak di Lanny Jaya |
Papua, Dharapos.com
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana M Yembise mengatakan pihaknya akan mengajak Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya bekerjasama dalam melakukan pengkajian dan penelitian tentang kaum Perempuan dan anak di daerah itu.
“Ada dua pandangan yang saya dalam rencana kerjasama dengan Bupati Befa, yakni pertama tentang pandangan kaum perempuan terhadap laki-laki Lanny Jaya, kedua pandangan laki-laki terhadap perempuan Lanny Jaya,” kata dia dihadapan ribuan masyarakat Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, Jumat sore (28/11).
Namun, secara terperinci Menteri tidak menjelaskan kapan rencana itu akan dilaksanakan untuk mendukung program Pemerintah dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak di Kabupaten Lanny Jaya.
“Saya mau tahu sejauh mana tentang hal perlindungan perempuan dan anak. Apa lagi sudah ada UU perlindungan perempuan dan anak,”jelasnya.
Terkait dengan program kerja pada Kementrian yang dipimpinnya bersama jajaran Kabinet Kerja,
Menteri mengungkapkan,”Program dari Kementrian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sekolah ramah anak dengan tujuan tidak ada guru yang memukul murid di sekolah, termasuk orang tua saat di rumah, jika ada murid bisa melapor ke polisi,”tegas Menteri.
Untuk itu, pihaknya akan bekerja sama dengan setiap Kepala Daerah, termasuk para Bupati dan Gubernur di 2 Provinsi paling timur di Indonesia ini.
“Saya akan bangun mitra dengan Gubernur Papua dan Papua Barat serta para Bupati agar UU Perlindungan Perempuan dan Anak selalu di sosialiasikan kepada masyarakat,” tandasnya.
Lebih lanjut, dikatakan Menteri, metode mengajar di tingkat sekolah dan juga kurikulum yang harus konsisten, tidak berubah tiap kali ganti Menteri ini yang mempengaruhi tingkat kekerasan terhadap ibu dan anak sangat tinggi.
“Metode mengajar dan kurikulum harus diperhatikan juga, saya sudah minta di Dikti agar tidak ada perubahan kurikulum. Karena ganti Menteri ganti kurikulum. Kurikulum juga harus disesuaikan dengan kondisi kita di Papua jangan daerah lain saja termasuk bahan ajar disesuikan dengan situasi dan kondisi di sini,”terangnya.
Menteri juga meminta kepada Dinas Kesehatan agar lebih serius memperhatikan kesehatan bagi ibu dan anak di Papua.
“Yang menyentuh hati saya juga terkait penyakit HIV/AIDS yang harus mendapatkan perhatian yang serius Pemerintah daerah melalui instansi terkait,” tutupnya.
(Piet)