Saumlaki,
 |
| Ilustrasi Anggaran |
Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 senilai puluhan milyar rupiah yang dialokasikan bagi penyelesaian pembangunan puluhan gedung sekolah dan keperluan pembangunan fisik puluhan sekolah di kabupaten ini jelang akhir 2013 masih belum dicairkan.
Disinyalir, anggaran yang merupakan bantuan pemerintah pusat tersebut telah mengendap pada rekening Kas Daerah. Kondisi inilah yang akhirnya menjadi kekuatiran sejumlah pihak di MTB.
Kepada Dhara Pos, salah satu sumber terpercaya, yang enggan namanya dimuat, mengaku bingung dengan langkah dinas terkait yang hingga kini belum juga mempercepat proses pencairan dana-dana tersebut.
“Padahal tinggal hitungan dua bulan lagi akan berakhir Tahun Anggaran 2013,” ungkapnya.
Meskipun tidak memperinci jenis pekerjaan fisik dan sekolah-sekolah penerima bantuan namun sumber yang mengaku mengetahui persis sumber anggaran dan besar alokasi dana tersebut menyesali keterlambatan pencairan dana yang nilainya hingga milyaran rupiah.
“Jadi kemarin rencana pencairan tahap awal 40% itu dijadwalkan pada bulan Oktober ini agar sesuai waktu kontrak 75 hari kerja. Padahal akhirnya kita peroleh informasi lagi bahwa nanti tanggal 10 November baru bisa proses pencairan. Ini kan bisa fatal,’’ kesal sumber.
Sumber menambahkan, jika sesuai hitungan, pekerjaan fisik bakal terlambat oleh karena jika hitungan 75 hari kalender kerja sesuai kontrak maka akan melebihi batas tahun anggaran ini.
“Jika itu terjadi, maka secara otomatis dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara per 31 Desember 2013. Nah kita daerah rugi dong,” tuturnya.
Dalam diskusi dengan para wartawan terkait persoalan tersebut (molornya pencairan DAK – red) Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Saumlaki, Simon Lolonlun menyatakan jika MTB kebagian rejeki kucuran anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan fisik maupun non fisik, maka hendaknya di sambut baik oleh semua pihak teristimewa pemerintah daerah.
Menurutnya, sebagai konsekuensi adalah proses pemenuhan segala persyaratan administratif tersebut haruslah dipercepat sesuai mekanisme agar bisa menyelamatkan kebutuhan daerah yang kini turut menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Saya pikir, pemerintah kita punya itikad baik kok, hanya saja mungkin terjadi keterlambatan dalam pemenuhan beberapa administrasi penunjang. Nah, kita tidak perlu saling tuding dalam persoalan ini. Akan tetapi terhadap persoalan ini perlu menjadi perhatian serius Decision maker dalam pemerintahan di MTB untuk menangani serius jenis keterlambatan apa saja yang membuat sejumlah dana ini belum juga terealisir,’’ ujar Lolonlun.
Sementara itu, terkait persoalan ini pihak Disdikpora MTB seperti Kepala Bidang TK dan SD yang dikabarkan sebagai Pelaksana Teknis serta Kadis Dikpora, Drs. H. Matruty,M.Si saat beberapa kali hendak dikonfirmasi terkait masalah ini namun tak berhasil dimintai komentarnya.(thom)
