Ambon, Dharapos.com – Gubenur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, tata kelola birokrasi merupakan poin pertama Sapta Cita pemerintahannya bersama wakilnya Abdullah Vanath.
Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah birokrasi yang ada.
Demikian disampaikan pada Dialog Interaktif dengan topik: “Satu Jam bersama Gubernur Maluku”, yang diselenggarakan oleh RRI Ambon di Studio Program 1, Senin (10/3/2025).
Menurutnya, jumlah ASN sebanyak kurang lebih 11.500 orang adalah potensi yang besar, namun apa arti jumlah yang besar ini jika tidak mampu mengelola atau menatanya sehingga bisa memberi kontribusi positif untuk kemajuan Maluku.
Oleh karena itu, pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kesempatan pengisian jabatan, promosi, dan mutasi itu atas pertimbangan murni kompetensi, kemampuan kapasitas, dan karakter yang baik.
“Jadi tidak ada lagi promosi jabatan di Provinsi Maluku yang dilakukan karena faktor suka atau tidak suka, karena dipastikan itu tidak akan terjadi di pemerintahannya lima tahun kedepan. Agar kita dapat menjadi tim kerja yang memandang Maluku dari visi dan misi yang sama,” jelasnya kepada salah satu penanya yang bergabung dalam Dialog Interaktif.
Kemudian, terkait efisiensi anggaran adalah kesempatan bagi Pemprov Maluku untuk merancang program yang relevan terkait dengan kepentingan masyarakat, dimana dipermudah dengan hidup di era digitalisasi, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Itu yang akan dilakukan dan tidak melihat sebagai hambatan, justru ini adalah kesempatan untuk merumuskan kegiatan dan program yang relevan dan penting untuk masyarakat dan meningkatkan pengawasan secara internal, agar setiap kebijakan internal yang dibelanjakan harus dipergunakan dengan bertanggung jawab,” tegas Lewerissa.
Soal investasi, Gubernur menjelaskan bahwa dirinya membuka karpet merah untuk Healty Investmen atau investasi yang sehat, yang patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membuka kesempatan kepada putra putri daerah untuk bekerja, yang akan berdampak terhadap turunnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.
Menyinggung proyek Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port, dirinya menegaskan, nomenklatur tersebut secara perlahan akan diubah.
“LIN berarti berbicara terkait industrialisasi sektor perikanan dan hilirisasi sektor perikanan, seperti diketahui potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Laut Banda, Seram dan Arafura mensuplai 37% kebtuhan ikan nasional, dan kita bisa menjadi daerah yang tidak hanya menjual ikan dalam bentuk mentah, tetapi juga diharapkan ada pabrik pengalengan ikan, abon ikan dan sebagainya terkait hasil perikanana dan kelautan,” jelas Gubernur.
Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku ini menjelaskan, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto menandatangani salah satu proyek strategis nasional yaitu Maluku Integrated Port atau Pelabuhan Terpadu Maluku dan diharapkan agar proyek ini benar-benar teralisasi.
(dp-19)
