 |
| Rakor dua wilayah yang berlangsung di aula Kantor Bupati Malra, Lintas Langgur – Debut, Selasa (8/4/2020) |
Langgur, Dharapos.com – Pemerintah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara bersama TNI, Polri serta Tim Gugus Penanganan Covid -19 di kedua daerah menggelar rapat koordinasi (Rakor).
Rakor tersebut dalam rangka persiapan proses pemeriksaan para penumpang Kapal Pelni KM. Lauser dan KM. Ngapulu yang akan tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Tual. di
Rakor kedua wilayah berlangsung di aula Kantor Bupati Malra, Lintas Langgur – Debut, Selasa (8/4/2020).
Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Malra M. Thaher Hanubun, Wali Kota Tual Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si, Wakil Wali Kota Usman Tamnge, SE, Dandim 1503/Tual Letkol Inf. Mario Christian Noya, Danlanud Dumatubun Langgur Letkol Pnb. Yulianto Nurcahyo, Kapolres Malra AKBP. Alfaris Patiwael, SIK, MH, Ketua Satgas Covid 19 Malra Drs. Mohtar Ingratubun, Sekertaris Satgas Covid 19 Malra dr. Katrince Notanubun.
Turut hadir pula, Kepala Syahbandar Tual Yahya Usia, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual dr. Bety, Kepala Pelni Tual, La Karim dan Kepala Bandara Karel Sadsuitubun Ibra – Langgur Adrian Maturbongs serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah kedua daerah dan tamu undangan lainnya.
Bupati Hanubun menyampaikan bahwa pertemuan yang dilaksanakan ini dalam rangka mengantisipasi kedatangan para penumpang yang akan tiba dipelabuhan laut Kellas II Tual pada tanggal 9 dan 14 April 2020.
“Kita hadir ditempat ini untuk menyatukan persepsi dalam pelaksanaan tugas penanggulangan wabah virus Covid-19 di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual,” ungkapnya.
Kabupaten Malra, lanjut Bupati, telah menyediakan tempat karantina bagi para pelaku perjalan yaitu Hotel Langgur.
Di momen yang sama, Wali Kota Tual Adam Rahayaan menyampaikan pihaknya juga telah melaksanakan rapat teknis dalam rangka membahas berbagai mekanisme penanggulangan Covid-19.
Diakuinya, jumlah penumpang yang turun beda dengan data yang ada pada manivest sehingga mengakibatkan petugas kewalahan dalam penanganannya baik konsumsi maupun transportasi.
“Kami meminta kepada pihak TNI dan Polri untuk dapat mendukung berupa penyediaan fasilitas angkutan dan personel dalam proses evakuasi menuju tempat karantina,” pintanya.
Pemkot Tual juga lanjut Rahayaan, telah menyiapkan beberapa gedung yang akan dipakai untuk tempat proses karantina.
Ditambahkan, karantina mandiri menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses karantina karena tidak dapat melihat atau mengawasi secara langsung apa aktifitas di lingkungannya.
Namun hal ini dapat diwaspadai oleh para kepala kecamatan dan kerurahan untuk mengawasi setiap masyarakatnya pada saat proses karantina mandiri berjalan.
“Bagi penumpang yang akan turun dengan alamat non warga Kota Tual agar menjadi satu pertimbangan untuk bisa ditindak lanjuti,” pinta Rahayaan.
Selain itu, untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan agar anggarannya dapat dialokasikan untuk proses penanganan Covid -19.
“Selanjutnya akan kita laporkan kepada pihak DPRD,” pungkasnya.
(dp-52)
