Ambon, Dharapos.com – DPRD Provinsi Maluku, kembali
mengagendakan perjalanan dinas keluar daerah. Sebelumnya, lembaga politik itu
menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.
Kali ini, DPRD Provinsi Maluku, berencana melakukan
pengawasan realisasi APBD, dan sejunlah program dan kegiatan yang didanai
bersumber dari pembiayaan tahun anggaran 2023. Karenanya, sebelum sempat komisi
di DPRD Provinsi Maluku, turun melakukan pengawasan di 11 kabupaten dan kota,
terlebih dahulu melakukan rapat dengan mitra terkait.
Rapat dilakukan untuk meminta data, terkait program dan
kegiatan yang didanai APBD, APBN dan sumber pembiayaan lain di tahun anggaran
2023. Tak hanya itu, komisi-komisi juga meminta instansi teknis terkait agar
mendampingi komisi ketika turun melakukan pengawasan agar memudahkan para wakil
rakyat melihat langsung realisasi program dan kegiatan.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku, misalnya menggelar rapat
dengan mitra terkait.
”Dalam rapat itu kita minta pendamping agar mendampingi
kita melihat langsung progres program dan kegiatan itu. Apakah berdampak bagi
masyarakat atau tidak,”kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan
Lewerissa, kepada awak media usai memimpin rapat, Rabu (13/3/2024).
Dia mengaku, temuan di lapangan pada waktunya instansi teknis
terkait dipanggil untuk dimintai penjelasan.”Jadi hasil pengawasan akan
disampaikan ke pemerintah daerah,”pungkasnya.
(dp-mn)
