Namlea, Dharapos.com
Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff bersama Pangdam XVI Pattimura, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, pekan kemarin meninjau lokasi tambang rakyat Gunung Botak, Kabupaten Buru dengan menggunakan speedbot dari Namlea menuju Kayeli.
 |
| Gubernur saat meninjau kawasan Gunung Botak |
Rombongan didampingi Bupati Buru, Ramli Umasugi bersama para pimpinan SKPD, Kajari Namlea dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD kabupaten Buru.
Kunjungan kerja Gubernur ke Gunung Botak, Dusun Wamsait, Desa Dafa, kecamatan Waealata, guna melihat langsung kegiatan aktivitivitas para penambang liar yang menghuni kawasan tersebut yang telah berlangsung selama kurun waktu empat tahun.
“Kedatangan saya di kabupaten ini sejak menjadi Gubernur sudah tiga kali dan saya minta tambang ini ditutup. Bila instruksi ini tidak diindahkan para penambang liar yang bandel, maka langkah yang akan kami tempuh adalah mendatangkan alat berat atau buldozer untuk membongkar dan menghancurkan tenda-tenda yang masih ada di Gunung Botak,” ancam dia.
Pemerintah Daerah, tegas Gubernur, harus melakukan pemberhentian aktivitas kegiatan tambang liar di lokasi ini, agar kedepan masyarakat di kabupaten ini dapat hidup lebih layak dan kegiatan masyarakat dapat dilakukan melalui sebuah Koperasi yang sudah berbadan hukum.
“Selama ini sudah cukup rakyat di daerah ini mengalami penderitaan terkait dengan bertebaran obat Sianidar yang sudah mencemarkan tamanan rakyat maupun pencemaran laut,” tegasnya.
Dikatakan Gubernur, bila kegiatan penambang dengan menggunakan obat keras Sianidar dibiarkan terus menerus, maka kedepan hasil tangkapan ikan di perairan Maluku terganjal dan tidak dapat diekspor ke Jepang maupun ke Eropa.
“Karena ikan kita di perairan Maluku sudah tercemar dengan obat Sianidar-Mercuri,” cetusnya.
Olehnya itu, terkait keputusan ini, kepada seluruh masyarakat adat baik itu di dataran pegunungan maupun yang ada di dataran rendah, Gubernur berjanji akan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat,
“Negara kita ini berlandasan pada asas hukum, jadi Pemerintah akan tetap memperhatikan hak orang adat,” janjinya.
Sementara itu, dihadapan Gubernur dan rombongan saat berada di kaki Gunung Botak, Anhoni Bapak Hinolong, Manaliling Besan melaporkan adanya keterlibatan oknum-oknum anggota TNI yang membedengi para penambang.
“Ada aknum-oknum yang bermain diatas, pak Gubenur,” bebernya.
Menanggapi laporan Hinolong, Gubernur langsung memerintahkan untuk mencatat nama-nama oknum tersebut lengkap dengan pangkat untuk selanjutnya disampaikan kepada Pangdam.
“Bapak Hinolong jangan takut, Pemerintah Daerah lakukan ini demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat yang berdiam di kabupaten ini,” pangkasnya.
(Rifai)
