Ambon, Dharapos.com – Dalam upaya menjaga ritme kinerja dan memastikan target sertipikasi tanah tercapai optimal di pertengahan 2026, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara menyeluruh.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran ini difokuskan pada pengawasan Layanan Pertanahan di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, bertempat di Ambon, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin langsung Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Maluku Juliana Jolanda Sahulteru, S.SiT.
Agenda strategis ini dihadiri oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dari seluruh lini daerah di Maluku, serta jajaran staf teknis terkait.
Monev kali ini membedah secara detail potret pelayanan pertanahan di lapangan, yang secara garis besar dibagi menjadi dua klaster utama, Program Strategis Nasional (PSN): Penekanan khusus diberikan pada akselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertipikasi Barang Milik Negara (BMN).
Kedua program ini menjadi indikator utama keberhasilan reforma agraria di tingkat regional.
Layanan Rutin berbasis PNBP: Memastikan transformasi digital dan layanan loket konvensional maupun elektronik untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berjalan transparan, cepat, dan bebas pungli.
“Rapat monitoring ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memetakan kendala riil di lapangan. Kita ingin memastikan seluruh Program Strategis Nasional berjalan dengan baik, sinergis, dan yang terpenting: terselesaikan tepat waktu,” tegas Ibu Juliana Jolanda Sahulteru dalam arahannya.
Rapat monitoring ini memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi Kantor Pertanahan di wilayah kepulauan, salah satunya Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kepulauan Aru.
Dengan karakteristik wilayah operasional yang didominasi oleh ratusan pulau (kepulauan) dan keterbatasan akses transportasi serta jaringan, target-target PSN memerlukan strategi khusus.
Bagi Kantah Kepulauan Aru, evaluasi ini menjadi momentum penting untuk mengukur progres beberapa agenda besar di tahun anggaran 2026, seperti, Mengingat wilayah kepulauan rawan konflik tata ruang, pemasangan tanda batas menjadi fondasi penting sebelum sertipikat dilakukan.
Jarak antar desa yang jauh di Aru menuntut efisiensi dalam pelaksanaan penataan, pemetaan swadaya menggunakan peta kerja digital, dan koordinasi dengan pemerintah desa setempat agar target penyelesaian sertipikat tidak meleset.
Melalui sinkronisasi data dalam rapat ini, Kanwil BPN Provinsi Maluku dapat memberikan asistensi teknis langsung serta solusi taktis bagi Kantah yang memiliki karakteristik remote area seperti Aru, sehingga prinsip “Melayani, Profesional, Terpercaya” benar-benar dirasakan oleh masyarakat di beranda depan NKRI.
(KPA)
