Ambon,
Untuk kali pertama dalam sejarah kepemudaan Indonesia, Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) molor hingga berbulan-bulan lamanya. Dan, fakta ini terjadi pada pelaksanaan Musda ke VII KNPI Kabupaten Maluku Tenggara yang hingga kini tak pernah menghasilkan satu keputusan yang jelas.
Selain itu, Musda tersebut dianggap paling termiskin di dunia karena awalnya di gelar di Hotel Kimson Centre, Ohoijang – Langgur, pada Senin (23/6) dan dihadiri Staf Ahli Bupati mewakili Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Malra yang sedang keluar daerah, beserta unsur Muspida dan OKP.
Sayangnya, kehadiran para undangan tersebut tanpa disuguhkan minuman atau snack oleh panitia pelaksana.
Namun, akibat berbagai persoalan yang terjadi selama proses Musda, akhirnya harus mundur hingga beberapa hari.
Di tengah molornya Musda tersebut, secara mendadak oleh caretaker KNPI Malra, John Yanyaan, lokasi pelaksanaan yang tadinya di Hotel Kimson Center dipindah ke Balai Desa Langgur dengan alasan pembiayaan.
Disamping itu, proses Musda sediri diwarnai hujan interupsi, terjadinya aksi pelemparan kursi, adanya ancaman pembunuhan terhadap John Yanyaan, daftar hadir OKP dan palu sidang yang dibawa kabur dari ruang Musda, tidak adanya sound system sehingga atas inisiatif Aliansi Jurnalis Malra dan Kota Tual disumbangkan satu perangkat sound system untuk digunakan pada saat sidang maupun tidak adanya bendera merah putih dan KNPI walaupun setelah ada bendera malah dinjak-injak. Selain itu juga, ditemukan sejumlah rekomendasi palsu atas nama beberapa OKP.
Belum lagi, kemarahan warga sekitar Balai Desa Langgur yang turun ke jalan, bahkan ada yang menenteng parang dan melakukan aksi protes akibat kegaduhan yang ditimbulkan peserta Musda pada Kamis subuh (17/7). Semua fakta tersebut menjadi bumbu yang turut mengiringi perjalanan gelaran Musda yang tak pernah berujung.
Bahkan, konon beredar informasi Musda tersebut telah dilaksanakan secara diam-diam di Ambon sebagaimana informasi terbaru yang dihimpun dari sejumlah sumber terpercaya. Menurut salah satu sumber yang enggan namanya dikorankan, hal tersebut dilakukan demi melindungi kepentingan para petinggi di Kabupaten Maluku Tenggara yang memang dari awal digelarnya Musda, telah tercium aroma saratnya kepentingan politik.
Sementara itu, terkait informasi Musda dilaksanakan secara diam-diam, Nerius Rahabav, salah satu kandidat calon Ketua KNPI Malra, kepada media ini, Senin (4/8) mengaku sudah mendengar tentang informasi yang beredar tersebut.
“Saya sudah tanyakan langsung ke beberapa sumber, dan mereka pun mengakui kebenaran informasi itu. Bahkan, dikatakan bahwa Ketua KNPI Malra telah ditetapkan secara aklamasi. Itulah informasi yang saya terima dari mereka,” ungkapnya.
Dia menegaskan, kalau memang benar informasi tersebut maka fakta ini membuktikan bahwa moral dan hati nurani pemuda Evav telah dirasuki kepentingan pribadi, politik, uang dan jabatan semata.
“Apa yang mau kita harapkan dari pemuda Evav, sementara hati nurani mereka sudah dikotori berbagai titipan kepentingan para pejabat di negeri ini. Makanya, sampai kapanpun masyarakat yang miskin tetap miskin, yang tertinggal tetap tertinggal. Ini sudah jelas-jelas sebuah pembohongan publik,” tegas Rahabav.
Bahkan, jalannya seluruh proses Musda dan berbagai permasalahan yang terjadi, kata dia, telah dilaporkan kronologisnya secara terperinci kepada Ketua DPD KNPI Maluku dengan tembusan ke Menteri Pemuda dan Olah Raga RI, Ketua dan Sekjen KNPI Pusat, Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI), Sekretaris KNPI Maluku dan Ketua MPI Provinsi Maluku.
Diakuinya, akibat molornya Musda dan tidak adanya solusi akhir secara tidak langsung berdampak langsung terhadap dirinya baik secara moril maupun materil.
Olehnya itu, Rahabav telah mempersiapkan rencana Gugatan Class Action dalam waktu dekat ini kepada caretaker DPD KNPI Malra dan DPD KNPI Maluku untuk diproses secara hukum apabila tidak ada solusi atau jalan keluar guna mengatasi masalah ini.
“Kami siap maju atas dasar panggilan hati nurani dan demi masyarakat Evav yang hidup dalam ketertinggalan. Makanya, proses Musda yang molor hingga kini dan tidak menghasilkan satu keputusan yang jelas dan pasti sangat merugikan kami baik secara moril maupun materil,” sesalnya. (ajr)
