Ambon, Dharapos.com – Praktisi
Hukum Komaruddin Simanjuntak tiba-tiba berbicara polemik anggaran pengadaan
pakaian dinas Penjabat Wali Kota Ambon senilai Rp400 juta.
Dari Jakarta, ia menuding mantan
PJ Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena ada dalam lingkaran polemik pengadaan
dimaksud.
Dalam pernyataannya itu,
Komaruddin Simanjuntak mengklaim harga jahit satu buah baju sebesar Rp400 juta.
Sebagai seorang yang paham ilmu
hukum, Komaruddin Simanjuntak seharusnya tidak mengeluarkan sebuah pernyataan yang
tidak disertai dengan bukti-bukti.
Karena ternyata klaim yang diucapkan
sang pengacara tersebut tanpa dasar bukti dan terkesan asal bunyi alias asbun.
Kini mencuat dugaan jika aktor
intelektual dibalik komentar asbun Komaruddin Simanjuntak ini adalah salah satu figur calon Wali Kota Ambon. Hal itu diketahui, setelah adanya data berupa foto yang
diterima redaksi media ini.
Berdasarkan aturan, anggaran,
program serta kegiatan pemerintah daerah sudah dibahas terlebih dahulu antara
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama
Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan
ditetapkan.
Informasi yang diterima media ini
menyebutkan, Bodewin Wattimena melalui kuasa hukumnya akan mengambil
langkah-langkah hukum, karena pemberitaan tersebut sudah menjurus ke pencemaran
nama baik Bodewin Wattimena.
“Tudingan kepada Bodewin Wattimena adalah keliru, karena seharusnya klaim itu ditujukan kepada TAPD Pemkot Ambon maupun Banggar DPRD Kota Ambon,” kecam salah satu sumber meminta namanya tak dipublis, Jumat (14/6/2024).
Umum dan Perlengkapan, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, Herman Tetelepta
menyatakan jika anggaran pakaian dinas Pj Wali Kota Ambon tahun 2023 tidak
sampai Rp400 juta.
“Jadi terkait dengan pemberitaan
salah satu media online yang mengatakan, bahwa berpotensi korupsi jika tahun
2023, anggaran pakaian dinas Pj Wali Kota Ambon Rp 400 juta, saya tegaskan
tidak sepenuhnya benar,” tegas Tetelepta kepada wartawan, di ruang kerjanya,
Kamis (7/3/2023).
Tetelepta menjelaskan, dalam
perencanaan anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Tahun 2023, untuk keseluruhan
kegiatan, termasuk penyediaan pakaian dinas dan atribut kepala daerah dengan
nilai sebesar Rp400 juta sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, dan
itu untuk satu tahun anggaran.
“Artinya anggaran yang kita
rencanakan, dibawa TAPD untuk dibahas, mendapat persetujuan DPRD, barulah
ditetapkan. Itu artinya, apa yang kita anggarkan, diketahui dan disetujui oleh
TAPD dan DPRD melalui pembahasan,” jelasnya.
Selanjutnya, khusus untuk untuk
anggaran penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah, ada
dua item belanja atau pengeluaran.
Di mana yang pertama adalah,
belanja jahit pakaian dinas dan atribut kepala daerah itu sendiri, dan yang
kedua adalah belanja kain, yaitu berupa bahan.
“Belanja kain ini, diantaranya
belanja kain di UMKM atau para pengrajin. Misalnya kelompok Tenun Ikat Mayar di
Wayame, itu yang menjadi penyedia kain tenun. Selain itu saat melakukan
kunjungan, pameran atau expo di luar daerah, ada kain khas dari daerah tersebut
yang dibeli, selain untuk kenang-kenangan. Nantinya juga akan dibuatkan pakaian
untuk kepala daerah,” beber dia.
Dari 2 item ini, Tetelepta
mengatakan, realisasi anggaran sebenarnya untuk kegiatan belanja penyediaan
pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah, berjumlah Rp.197.321.848,
sementara untuk belanja kain/bahan sebesar Rp.74.353.342, untuk kepentingan
expo dan lain-lain. Sehingga totalnya mencapai Rp.272.676.290.
“Angka tersebut, imbuhnya, sudah
termasuk PPH dan PPn. Dengan demikian, tidak menghabiskan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 400 juta,” tegasnya.
Tetelepta menambahkan, kepala
daerah merupakan representasi atau citra dari Pemkot Ambon, sehingga dalam
penampilannya di hadapan publik harus rapi, baik, dan sopan.
Sehingga untuk mendapatkan
penampilan seperti itu, maka kualitas pakaian dan atribut kepala daerah perlu
diperhatikan, dan sudah pasti akan berpengaruh pada anggaran yang disediakan.
Dia berharap, informasi ini
menjadi penjelasan kepada masyarakat supaya tidak ada salah tafsir, terhadap
pemanfaatan pagu anggaran yang ada.
“Kami juga berharap, agar
dalam menulis berita, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu, sehingga tidak
merugikan pihak lain, dalam pemberitaan yang dikomsumsi publik” pinta
Tetelepta.
(dp-16)
