 |
| Ilustrasi CPNS |
Piru, Dharapos.com
Semenjak dinyatakan lulus tes di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sudah satu tahun 9 bulan ini puluhan tenaga Honorer K2 belum juga mengantongi SK sebagai CPNS.
Atas fakta itu, salah satu perwakilan dari puluhan honorer K2 tersebut akan menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB dalam minggu ini guna meminta kejelasan atas status mereka yang masih terombang-ambing sebagai honorer.
“SK kami tak dikeluarkan, padahal sudah satu tahun sembilan bulan sejak dinyatakan lulus tahun 2014,” kata seorang honorer yang meminta namanya tidak dimuat, baru-baru ini.
Menurutnya, selama ini pihaknya tak pernah mendapat kejelasan mengenai SK dimaksud. Pemerintah daerah hanya beri janji palsu, dengan alasan saat ini masih dalam proses untuk mengupayakan agar dikeluarkannya SK.
“Nah, buktinya kami bekerja tanpa SK. Selama ini kami jalankan kewajiban dengan ikhlas. Tapi semakin kami diam, SK juga tak keluar,” terangnya.
Pria yang mengajar di salah satu SMP Negeri di Bumi Saka Mese Nusa ini mengungkapkan, jika mereka hanya meminta kejelasan status.
“Kami tak minta banyak, kami hanya ingin SK itu keluar,” tegasnya.
Menurutnya, sejumlah tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus dan belum mendapat NIP akan melakukan protes dan meminta DPRD SBB untuk memperjuangkan nasib mereka.
“Kami masih berharap agar sekian orang yang lulus K2 ini untuk segera mendapatkan NIP, maka kami minta DPRD SBB untuk memperjuangkan hak kami,“ katanya.
Dikatakan, jika alasan BKD tidak keluarnya NIP para tenaga honorer ini karena melanggar PP 48 diantaranya karena pindah tugas ke sekolah lain, rasanya tidak pas mengingat banyak honorer lainnya yang pindah dari guru menjadi tenaga honorer di SKPD tetap mendapat NIP.
Lanjut dia, sejumlah tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus dan belum mendapat NIP akan tetap melakukan protes dan meminta DPRD SBB untuk memperjuangkan nasib mereka.
“Kami masih berharap agar Honorer yang lulus KII ini untuk segera mendapatkan NIP, maka kami mintak DPRD untuk memperjuangkan hak kami,“ kata tenaga honorer.
Selain itu anggota DPRD SBB La Maaruf Tomia melalui telepon selulernya mengatakan bahwa, pihaknya akan berusaha maksimal untuk memperjuangkan tenaga honorer KII yang belum mendapatkan NIP, termasuk tenaga honorer yang puluhan tahun mengabdi namun sampai saat ini juga belum diangkat menjadi PNS.
“Kami akan mempertanyakan hal ini kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah sejau mana proses penyelesaian Honorer K2 tersebut, karena sampai saat ini belum juga ada kepastian yang jelas,” katanya.
Untuk hal ini, kata Tomia, akan berkoordinasikan dengan Ketua DPRD dan Komisi agar untuk menyelasaikan hal ini, sehingga tidak terkatung-katung atau ke BKN guna mengklarifikasi alasan tidak keluarnya NIP bagi honorer SBB yang dinyatakan lulus CPNS dari kategori KII,“ katanya.
Tomia harapkan, ada penjelasan yang akurat dari BKD, sehingga dapat di ketahui apakah memang Honorer K2 tidak berhak mendapat NIP atau justru karena ada permainan dari instansi terkait.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat dimintai keterangan, tidak bersedia memberikan, bahkan langsung meninggalkan ruangannya dengan alasan ada urusan lain.
“Tanya saja kepada Bupati,” ketusnya.
(dp-26)
