 |
| Wagub Maluku Zeth Sahuburua bersama pimpinan DPRD saat pariurna pertanggungjawaban LPJ TA |
Ambon, Dharapos.com
Dewan Permusyawaratan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2017, Senin (27/8/2018).
Paripurna tersebut berlangsung di gedung DPRD setempat, kawasan Karang Panjang Ambon.
Wakil Gubernur, Zeth Sahuburua yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan salah satu tugas konstitusional yaitu menyampaikan LPJ Gubernur terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2017 kepada Dewan.
“Sebagai kelanjutan dari tugas konstitusional tersebut, pada hari ini kita kembali berkumpul dalam rapat Paripurna Dewan, untuk mengikuti penyampaian kata akhir Fraksi-Fraksi Dewan tentang Laporan Pertanggungjawaban Gubernur terkait pelaksanaan APBD Tahun 2017,” ungkapnya.
Wagub katakan, LPJ Pelaksanaan APBD TA 2017 yang telah dibahas secara arif, bijaksana dan mendasar dalam semangat kemitraan, menunjukkan komitmen dan tanggung jawab bersama, khususnya anggota Dewan untuk mengawal suksesnya penyelenggaraan Pemda, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pokok-pokok pikiran Dewan yang disampaikan ini, akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti.
Apalagi dalam rapat Paripurna ini, dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mendengar langsung kritikan, koreksi dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi.
“Saya yakin Dewan akan terus mendukung setiap usaha pemerintah daerah yang ditempuh berdasarkan komitmen dan rasa tanggung jawab bersama membangun daerah ini,” tandasnya.
Sementara kepada seluruh aparatur Pemprov, Wagub berharap untuk terus meningkatkan kinerja yang merupakan komitmen bersama untuk membangun Maluku.
Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia dan masyarakat Maluku ke depan dalam aras nasional, regional dan global.
“Sehingga memerlukan suatu upaya bersama yang melibatkan seluruh anak bangsa di daerah ini, khususnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga kita dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tukasnya.
(dp-19)
