 |
| Ilustrasi kemiskinan |
Ambon, Dharapos.com
Kemiskinan di Maluku hingga saat ini masih menjadi persoalan yang harus segera ditangani.
Terhadap itu, seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk memberikan perhatian secara serius guna mengatasinya.
“Saya minta ada perhatian serius dan melakukan intervensi program kemiskinan di tahun 2018, baik dari
Sumber dana APBD maupun APBN, dengan menggunakan Data Kemiskinan ‘by name by address’, yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” ungkap Wakil Gubernur Zeth Sahuburua saat membuka Forum Gabungan SKPD Provinsi Maluku (Promal) tahun 2017, di Ambon, Senin (20/3).
Diakuinya, masalah kemiskinan dan pengangguran di tahun 2016, angkanya mencapai 19,26 persen, turun dibandingkan tahun 2015 sebesar 19,36 persen. Sedangkan angka pengangguran tahun 2016, turun menjadi 7,05 persen dibanding tahun 2015 yang mencapai 9,93 persen.
Meski begitu, Wagub tetap mengapresiasi kinerja pembangunan di provinsi yang dikenal dengan julukan “Seribu Pulau” ini.
Diantaranya, pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2016 dengan tren positif sebesar 6,48 persen, atau lebih tinggi jika dibandingkan ta-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02 persen.
“Inflasi Maluku tahun 2016 mencapai 3,25 persen masih tinggi dari inflasi nasional 3,02 persen atau selisih sekitar 0,23 persen. Meski demikian angka ini masih berada di bawah target (4,93 – 5,43 persen) makro road map inflasi kita di tahun 2016,” paparnya.
Wagub pun mengharapkan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus bekerja keras, terutama untuk mengendalikan inflasi di dua Kota, yakni Kota Ambon dan Kota Tual, sehingga ke depan Maluku bisa berada di bawah inflasi nasional.
Pemda saat ini, memiliki 8 program prioritas guna mendorong investasi yang didukung pembangunan infrastruktur dan SDM dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas.
Adapun delapan (8) prioritas pembangunan, adalah sebagai berikut,
1.Peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah
2.Peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat
3.Percepatan pembangunan infrastruktur
4.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
5.Peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha.
6.Peningkatan ketahanan pangan
7.Penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan, serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana.
8.Peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban sert kualitas perdamaian.
“Saya harap, masing-masing prioritas pembangunan tersebut diturunkan dalam masing-masing fokus, dengan demikian forum gabungan ini dapat memberikan penguatan pada masing-masing SKPD,” pungkasnya.
(dp)
