Saumlaki,
Lembaga Bantuan Hukum dan Posbakumadin Buana Informasi (LBH BIFI) Maluku Tenggara Barat akhirnya merilis sebuah temuan terkait raibnya milyaran rupiah dana bantuan Pemerintah Daerah MTB yang diperuntukkan bagi tim perjuangan pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara sejak tahun 2003 silam.
 |
| Edwardus Futwembun, SH |
Dalam konferensi persnya kepada sejumlah wartawan di Saumlaki belum lama ini, ketua LBH BIFI, Edwardus Futwembun, SH mengatakan pihaknya telah meneliti dugaan penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Tim perjuangan pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara (salah satu wilayah paling utara di Kabupaten yang berada di Provinsi Maluku – red) sesuai laporan warga Tanimbar Utara serta hasil olah data APBD MTB tahun 2003.
Dikatakan, tim bentukan Pemda MTB dimasa kepemimpinan bupati Alm. Drs. Salomon Joseph Oratmangun ini sesungguhnya telah menunjukkan begitu besar perhatian Pemda terhadap upaya mensejahterahkan separuh masyarakat Indonesia di wilayah tersebut, hanya saja langkah itu tak berhasil.
Futwembun beralasan jika ketidakberhasilan tim bentukan Pemkab MTB ini terjadi selain sejumlah faktor teknis, diduga kuat juga terjadi oleh karena kucuran anggaran yang berasal dari APBD MTB ini raib digunakan oleh sejumlah oknum dengan modus ingin memperkaya diri.
“Masyarakat telah mempertanyakan penggunaan bantuan tersebut dikemanakan sehingga sampai saat ini perjuangan pemekaran kabupaten Tanimbar Utara juga belum berakhir, padahal pembentukan tim pemekaran ini bersamaan dengan pembentukan tim pemekaran kabupaten Maluku Barat Daya 2003 lalu,” tegasnya.
Bahkan, ditambahkan Futwembun, keinginan baik Pemda ini juga disertai dengan adanya pemberian bantuan keuangan untuk mempercepat proses pemekaran wilayah sebagai pemenuhan dari jeritan masyarakat.
Dijelaskannya, kucuran anggaran yang digunakan oleh tim perjuangan pemekaran kabupaten Tanimbar Utara seperti data yang diperoleh pihaknya berkisar lebih dari Rp. 1 Milyar yang bersumber dari APBD 2003.
“Diduga kuat dana-dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak jelas. Maka, dengan begitu sudah saatnya pihak penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan segera membidik temuan ini. Ini harus diaudit dan bahkan secepatnya diproses hukum,’’ Ujar Futwembun.
Menyinggung soal kinerja pengawasan penggunaan anggaran daerah terkait bantuan bagi tim perjuangan pemekaran kabupaten Tanimbar Utara, Futwembun secara tegas mengatakan jika selama ini pihak eksekutif dan legislatif di daerah ini belum menunjukan kinerja pengawasan secara maksimal.
Apalagi, tambahnya, mereka terkesan mengamini setiap tindak kejahatan penggunaan uang daerah oleh oknum-oknum yang sengaja memperkaya diri.
Motif perampasan uang daerah untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan perjuangan kepentingan rakyat Tanimbar Utara, lanjut dia, sesungguhnya telah diketahui oleh Pemda sendiri maupun DPRD.
Olehnya itu, selain mendesak penyidik Kepolisian dan Kejaksaan untuk membidik temuan ini, pihaknya juga berharap secepatnya temuan inipun menjadi bulan-bulanan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di daerah perbatasan Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Australia ini.
“Dalam waktu dekat, kami bakal laporkan temuan dugaan penyalahgunaan keuangan daerah ini ke KPK untuk di tangani,” tegas Futwembun.
Seperti diketahui, perjuangan pemekaran wilayah Kabupaten Tanimbar Utara di wilayah administratif Provinsi Maluku ini telah dilakukan sejak tahun 2003 silam. Pembentukan tim perjuangan pemekaran kabupaten Tanimbar Utara oleh Pemda di masa kepemimpinan Bupati Alm.Drs. Salomon Joseph Oratmangun tersebut seakan tidak berfungsi lagi sejak pergantian tampuk kepemimpinan baru di daerah julukan Duan – Lolat tersebut.
Kondisi ini mengakibatkan masyarakat di daerah tersebut melakukan perjuangan secara sporadis untuk percepatan pemekaran wilayah. Pembentukan tim perjuangan pemekaran di luar bentukan Pemda ini seakan menunjukan hasil yang maksimal oleh sebab proses tersebut kini telah menjadi agenda pembahasan tingkat komisi terkait di DPR RI.
Terkait hal itu, mengatakan meskipun hingga saat ini perjuangan warga tersebut belum mencapai target yang diinginkan namun masyarakat Tanimbar Utara tetap berharap, ada dukungan semua pihak dalam memperjuangkan pemekaran kabupaten Tanimbar Utara dalam menjawab peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di ujung utara kepulauan Tanimbar tersebut.(mon)
