 |
| Jalan Depan Kecamatan Tayando (Foto Obama) |
Tual,
PT. Pribumi Jaya membantah tudingan yang dialamatkan kepada perusahaan tersebut terkait dugaan melarikan diri dari pengerjaan proyek penggusuran jalan di Kecamatan Tayando, Kota Tual pada 2010 lalu.
Hal tersebut disampaikan langsung salah satu staf PT.Pribumi Jaya, Tamirudhin kepada Dhara Pos, Selasa (2/9) guna membantah tudingan yang disampaikan Udin Rahakbauw, salah satu warga Toyando beberapa hari lalu.
Bahkan mempertegas hal tersebut, pihak PT. Pribumi Jaya kemudian menyertakan staf dari Dinas PU Kota Tual dan juga staf redaksi Dhara Pos yang langsung turun ke lokasi proyek penggusuran jalan di Kecamatan Tayando, pada Senin (1/9).
“Kalau memang kami tidak bekerja sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam RAP, seperti yang dituduhkan Udin Rahabauw bahwa kami melarikan diri dari pekerjaan maka Direktur PT Pribumi jaya bersama pengawas akan di panggil oleh pihak yang terkait baik Dinas PU maupun Inspektorat, sekaligus Tim BPK karena terindikasi telah merugikan negara,” bantahnya.
Namun hingga sekarang ini, tegas Tamirudin, pimpinannya tidak pernah dipanggil Dinas terkait sehingga hal ini membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan hasil pekerjaan di lapangan.
“Makanya kami turut hadirkan staf dari Dinas PU Kota Tual untuk bersama-sama dengan pihak Dhara Pos guna memeriksa hasil pekerjaan tersebut, dan faktanya pekerjaan telah selesai dan tidak merugikan masyarakat Tayando,” tegasnya.
Malah sekarang, lanjut Tamirudin, pihaknya sementara menunggu pelaksanaan tahapan kedua untuk pengaspalan jalan.
“Makanya kami sesalkan kenapa sampai pihak media tidak melakukan konfirmasi terlebih dulu kepada kami namun langsung di beberkan lewat media beberapa hari kemarin,“ lanjutnya.
Tamirudin juga mengungkapkan, bahwa selama ini terkait hasil kerja Direktur PT Pribumi Jaya, Junaidi Tamher, dalam menangani berbagai proyek yang dipercayakan kepada perusahaan yang dipimpinnya tidak pernah membuat kesalahan di lapangan.
“Bahkan sudah diakui oleh Dinas PU dan Pemerintah Daerah, baik kota Tual maupun Kabupaten Malra. Sebenarnya ini terjadi karena ada faktor kecemburuan yang sengaja mau merusak nama pimpinan kami,” ungkapnya.
Karena itu, Tamirudin berharap jika memang ada informasi-informasi terkait hasil kerja PT Pribumi Jaya, agar lebih dulu dilakukan kroscek di lapangan sebelum dibeberkan lewat media baik cetak maupun elektronik.
Ditambahkan, sebenarnya di kota Tual masih banyak proyek yang diduga fiktif, namun sayangnya rekan-rekan media enggan untuk membeberkan ke publik malah sering kali diakhiri dengan damai alias delapan enam sementara perusahaannya kerja tidak profesional namun tidak di usut sehingga hal ini mengundang pertanyaan ada apa di balik ini.
“Kita mustinya menjaga harkat dan martabat. Kendati demikian, apa yang sudah di beberkan beberapa hari kemarin lewat salah satu media lokal, semua ini kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan karena pada prinsipnya walaupun kami di fitnah dan di caci maki, namun semua ini kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan saja,” tutupnya.
Sebelumnya, salah satu tokoh masyarakat Tayando, Udin Rahakbauw, Jumat (29/8) menuding PT. Pribumi Jaya telah melarikan diri dari proyek penggusuran jalan di kecamatan Tayando sehingga kondisinya terbengkalai.
 |
| Jalan Belakang Kecamatan Tayando (Foto Obama) |
“Dari awal perusahaan tersebut mulai kerja proyek sampai berhenti, tidak pernah terpasang papan nama proyek, apalagi nilai anggarannya. Sedangkan seluruh masyarakat Tayando sudah jelas-jelas tahu besar nilai anggaran proyek,” sesalnya.
Namun herannya, lanjut Rahakbauw, tak di sangka-sangka karena tiba-tiba kontraktor berhenti kerja tanpa ada alasan dan juga tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat. Sehingga, diduga kuat kontraktor telah menyalahgunakan anggaran proyek untuk keuntungan pribadinya.
Terkait fakta ini, Rahakbauw mendesak pihak instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual untuk segera turun ke Tayando dan melihat langsung kondisi terbengkalainya pengerjaan proyek tersebut.
“Kami juga meminta pihak Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran proyek yang berindikasi telah merugikan keuangan negara,” desaknya.
Rahakbauw menilai pemilik perusahaan tersebut sepertinya tidak memiliki dokumen lengkap sebagai syarat untuk memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana proyek tersebut.
“Karena tak memiliki dokumen lengkap makanya sang kontraktor tidak bertanggung jawab lalu lari meninggalkan proyek begitu saja,” terangnya.
Sementara itu, salah satu sumber yang enggan namanya dimuat, kepada media ini, Rabu (3/9) mengakui tudingan dari masyarakat muncul karena tidak adanya informasi yang jelas dari pihak perusahaan.
“Masyarakat Tayando mengira bahwa proyek tersebut tahapan pengerjaannya sampai proses pengaspalan sehingga ketika ditunggu-tunggu ternyata tidak diaspal makanya mereka pun menuding kontraktor melarikan diri dari pekerjaan. Apalagi, menurut informasi, tidak ada papan nama proyek,” bebernya.
Sedangkan, menurut pihak PT. Pribumi Jaya, untuk proses pengaspalan jalan masih menunggu tahapan kedua.
“Namun karena tidak ada penjelasan dari pihak kontraktor, makanya mereka berani beberkan ke media menurut apa yang mereka ketahui dan pahami,” jelasnya.
Karena itu, sumber menghimbau kepada setiap kontraktor terkait pengerjaan proyek di suatu wilayah agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat setempat terkait sampai sejauh mana tahapan proyek yang akan dikerjakan sesuai tender.
“Sehingga masyarakat pun mengerti dan tidak perlu berteriak di media,” himbaunya. (obm)
