Ambon, Dharapos.com – Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi
Daerah dengan sorotan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitasi
Harga Menuju Ketahanan Pangan Maluku yang Berkelanjutan”, berlangsung di Swiss
Bel Hotel Ambon, Kamis (16/11/2023).
Rakor tersebut guna memperkuat sinergi Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku dalam menjaga stabilisasi pasokan dan
harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayah itu.
Rakor dibuka Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si.,
IPU, yang dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Perum Bulog
Maluku dan Maluku Utara, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Pimpinan
Lembaga Vertikal/BUMN/BUMD, TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota serta unsur
terkait lainnya.
Dalam laporannya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Maluku Dr. Achmad Jais Ely, menyampaikan rapat ini dimaksudkan untuk
melaksanakan koordinasi, guna memastikan ketersediaan kelancaran distribusi dan
keterjangkauan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2023
dan Tahun Baru 2024 di Provinsi Maluku.
“Rapat ini juga bertujuan untuk teruwujudnya sinergitas
kebijakan dan terumuskannya langkah-langkah konkrit dalam rangka pengendalian
inflasi menjelang HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Provinsi Maluku.”
Ujarnya.
Sementara itu Sekda dalam sambutannya menjelaskan bahwa
kondisi inflasi Provinsi Maluku pada Bulan Oktober 2023 tercatat sebesar 0,3%
month to month, lebih tinggi dari inflasi nasional 0,17% month to month,
dibandingkan dengan bulan September 2023 0,27% month to month.
“Dan secara Year on Year (YoY) capaian inflasi Maluku pada
bulan Oktober sebesar 3,60%, lebih tinggi dari inflasi nasional 2,56%,
dibandingkan dengan bulan September 2023 tercatat 3,10% yoy, artinya kondisi
inflasi ini, bisa terjaga dengan baik.” Ungkapnya.
Sadali menyampaikan pada tahun depan ada Maluku Tengah, Kota
Ambon, dan Kota Tual yang masuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).
“Ini butuh keseriusan kita agar kondisi inflasi ini terjaga,
jadi yang pasti lebih banyak melakukan implementasi, tidak lagi berteori dan
praktek harus didorong, di 2024 ada beberapa yang menjadi konsen, yang pertama
memastikan APBD cukup untuk menangani pasar, subsidi langsung dan aktif
melakukan pemantauan serta evaluasi terkait dengan harga pasar, dan yang
terpenting masing-masing Kabupaten/Kota membuat neraca pangan, sehingga bisa
mengetahui kondisi bahan pokok.” Jelas Sekda.
Ia juga menjelaskan ketersediaan jalur distribusi harus
aman, terutama menjelang pancaroba, karena dengan demikian inflasi bisa
terkendali, pertumbuhan ekonomi bisa mantap, dan bermuara pada kesejahteraan
Masyarakat di Provinsi Maluku.
Untuk Komoditas yang mengalami inflasi pada bulan Oktober,
Jelas Sadali meliputi, komponen administration price terutama pada angkutan,
untuk itu melalui rapat ini, Ia meminta kepada TPID Provinsi Maluku dan
Kabupaten/Kota untuk pro aktif dalam menjaga pasokan distribusi, harga bahan
pokok, menjelang Natal dan Tahun Baru.
(dp-DKM)
