Saumlaki, Dharapos.com
Pembangunan kantor baru Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terletak di lokasi jalan menuju tempat wisata rohani Kristus Raja Findruar Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, semenjak dibangun pada masa kepemimpinan Batjeran Freddy hingga saat ini terbengkalai bahkan mubazir.
 |
| Gedung Kantor BPN Saumlaki |
Herannya, bangunan besar yang diperkirakan menghabiskan anggaran hingga milyaran rupiah itu dibiarkan begitu saja dan berselimutkan semak belukar.
Realitas dilapangan saat redaksi Dhara Pos meninjau langsung beberapa bulan kemarin, sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan jika terjadi pembakaran lahan pertanian warga ataupun kebakaran semak belukar disekitar kantor tersebut akibat kemarau panjang ini, sudah pasti bangunan kantor tersebut akan terseret dalam wilayah amukan si jago merah akibat banyak semak belukar yang tumbuh hingga tepian bangunan kantor, bahkan ada pula pepohonan disertai semak yang hampir menghimpit kantor tersebut.
Ironisnya lagi, pembangunan kantor tersebut sangat jauh dari pusat kota Saumlaki, bahkan dilokasi tersebut merupakan bekas lokasi lahan pertanian warga. Jauh dari keramaian, lokasi itu baru akan ramai dikunjungi warga sesekali jika ada kegiatan wisata rohani ke lokasi Kristus Raja yang tidak jauh dari bangunan kantor tersebut.
Ditemui usai perayaan HUT Agraria dan HUT BPN Kabupaten MTB di Saumlaki, belum lama ini,
Kepala Kantor BPN Wilayah Maluku, Jaconias Walalayo, SH terkait bangunan tersebut mengatakan jika pihaknya hingga saat ini masih mencari solusi yang tepat terkait upaya tersedianya pembangunan kantor yang representative dan berada di posisi dalam kota sehingga bisa memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat.
Walalayo saat diwawancarai tak banyak berkomentar, dia mengaku saat ini sementara membangun komunikasi dengan BPN MTB dan akan dikoordinasikan dengan BPN Pusat.
“Saya belum bisa komentar banyak karena ini sudah masalah internal BPN MTB dan kantor wilayah Maluku maupun BPN Pusat kita akan melapor ke sana apa memang kantor itu layak sesuai tata ruang atau tidak. Kalau itu bisa maka otomatis kita akan berproses karena keputusan itu bukan ada di daerah.
Memang soal jarak, bapak dan ibu bisa lihat sendiri dan berkesimpulan sendiri. Penataan ruang kota Saumlaki ini kan jalan poros atas itu,” terangnya.
Laporan ke BPN Pusat terkait kantor baru, kata Walalayo, apakah memang layak atau tidak namun dalam penataan ruang untuk ibu kota MTB, jalan poros atas itu cukup bagus.
“Bagaimana kalau kita sendiri-sendiri di sana kan, nah itu juga jadi pertimbangan,” urainya.
Ditanya soal BPN pusat merestui untuk bangunan kantor itu tidak dipakai sebagai kantor dan di alihkan ke lokasi lain, Walalayo berasumsi bahwa hal tersebut tergantung keputusan BPN pusat.
Dia malah menyampaikan solusi untuk kepala BPN MTB agar mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak-pihak lain untuk ditukarkan dengan lokasi dan bangunan di dalam kota mengingat lokasi dan bangunan kantor tersebut berada dekat di wilayah obyek wisata dan sudah tentu dilirik oleh para pelaku usaha.
“Kalau memang bisa tukar guling, misalnya pemerintah daerah atau pihak pengusaha menginginkan lokasi dan bangunan itu maka kita tukar guling. Nah ini baru konsep dimana akan kita tawarkan ke BPN pusat jika memang ada yang menginginkan demikian. Karena itu areal wisata dan tidak mungkin untuk perkantoran, nah dengan demikian pak kepala kantor, coba diupayakan bangun komunikasi dengan semua pihak dan jika ada yang berminat misalnya sudah ada kesepakatan maka kita lanjutkan ke Jakarta,” pungkasnya.
(mon)
