Namlea, Dharapos.com
Wacana demi wacana terkait penutupan lokasi tambang liar Gunung Botak yang dilontarkan Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dinilai hanya sebuah janji belaka.
 |
| Kondisi tambang liar Gunung Botak, Kabupaten Buru |
Bahkan ancaman Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff bakal mendatangkan alat berat (buldoser) untuk membongkar dan menghancurkan tenda-tenda para penambang yang masih melakukan aktivitasnya di lokasi tambang liar tersebut tak berarti apa-apa.
Belum lagi berbagai surat edaran termasuk iklan dan spanduk yang tertulis bahwa tambang emas Gunung Botak segera di tutup itu pun hanya menjadi kiasan dan isapan jempol belaka termasuk juga kunker Gubernur, Pangdam dan rombongan serta Bupati Buru dan sejumlah SKPD lingkup Pemda Buru ke lokasi tambang.
Namun faktanya, ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu, aktivitas penambang liar di lokasi tambang tersebut tetap berlangsung seperti biasa. Karena itu, patut dipertanyakan ada apa di balik misteri Gunung Botak ini?
Aneh bin ajaib, ternyata ketika kru media ini melakukan investigasi dan peliputan ke lokasi Gunung Botak akhirnya ditemukan salah satu persoalan utama yang ternyata menjadi jawaban dari seluruh permasalahan yang selama ini menjadi misteri dan tanya besar kenapa aktivitas Gunung Botak tidak bisa ditutup.
Kepada Dhara Pos, salah satu tokoh adat setempat yang enggan namanya dikorankan membeberkan penyebab tak bisa dihentikannya aktivitas tambang liar Gunung Botak yang berada di Dusun Wamsait Desa Dava, kecamatan Waealata, Kabupaten Buru.
“Bapa wartawan bagaimana tambang ini bisa ditutup, itu anggota Tentara dengan Brimob banyak yang kawal domping-domping dan dong samua su dapa bayar dari yang punya domping. Ini kan aneh Bapa. Jadi sampai kapan pun tidak akan pernah bisa tutup,” beber sumber.
Fakta di lapangan membuktikan tambang emas Gunung Botak tak dapat ditutup karena unsur kepentingan yang sangat besar dari seluruh steakholder termasuk juga masyarakat adat.
“Sangat kami sayangkan, instruksi Gubernur termasuk Pangdam dan Bupati Buru ketika turun ke lokasi Gunung Botak guna melakukan penutupan tambang emas Gunung Botak tak dihiraukan mereka,” sambung sumber.
Sebelumnya, Gubernur Maluku, Pangdam XVI Pattimura, Wakil Ketua DPRD Provinsi bersama rombongan didampingi Bupati Buru Ramli Umasugi bersama para pimpinan SKPD, Kepala Kejari Namlea serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Buru pada November 2014 lalu mendatangi lokasi tambang Gunung Botak guna meninjau langsung dengan menggunakan speedboat dari Namlea menuju Desa Kayeli.
“Saya sudah 3 kali datang ke Kabupaten Buru sejak saya menjadi Gubernur Maluku, dan kedatangan saya yakni melakukan kordinasi dengan pak Bupati (Pemda Buru-red) guna melakukan penertiban para penambang yang bekerja di kabupaten ini. Namun kenyataannya tambang emas gunung botak ini semakin tak terurus. Untuk itu langka yang akan kami tempuh adalah melakukan penutupan aktifitas dan mendatangkan alat berat Buldozer untuk membongkar dan menghancurkan tenda- tenda para penambang yang masih ada di Gunung Botak,” tegas Gubernur saat itu.
Di kesempatan yang sama, kepada wartawan, Pangdam XVI Pattimura, Mayjen. Meris Weryadi menegaskan, bilamana ada oknum anggota TNI yang memback-up para penambang liar maka dirinya akan mengambil tindakan tegas.
“Laporan yang disampaikan terkait dengan adanya keterlibatan oknum TNI yang bermain di lapangan untuk melindungi para penambang, maka kami tak segan-segan akan memanggil yang bersangkutan untuk selanjutnya diproses,” tegasnya.
Asalkan, sambung Pangdam, laporan yang disampaikan harus jelas yaitu nama, pangkat dan motif kronologis yang dilakukan oknum anggota tersebut, sehingga itu bisa jadi dasar untuk selanjutnya ditindaklanjutid alam proses sesuai aturan ditubuh TNI.
“Kami akan selalu mengedepankan dan mendukung keputusan Pak Gubernur atau Pemerintah Daerah baik itu di tubuh TNI maupun ditubuh Polri dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kami siap mendukung sepenuhnya,” pangkasnya.
(Rifai)
